时间:2025-06-06 19:31:29 来源:网络整理 编辑:休闲
JAKARTA, DISWAY.ID --Calon Presiden (Capres) Pilpres 2024 nomor urut 1, Anies Baswedan berkomitmen u quickq官网ios下载
JAKARTA,quickq官网ios下载 DISWAY.ID -- Calon Presiden (Capres) Pilpres 2024 nomor urut 1, Anies Baswedan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah krisis iklim.
Oleh karena itu, ia berjanji akan membentuk badan dan lembaga khusus yang menangani perubahan iklim.
"Kami sampaikan tadi penanganan krisis iklim ini tidak bisa diselesaikan sektoral saja, di bawah kantor kepresidenan menjadi sebuah badan monitoring," ujar Anies di acara Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan: Menelaah Gagasan dan Komitmen Calon Pemimpin Indonesia, di Hotel Le Meridian, Jakarta Pusat, Kamis, 23 November 2023.
BACA JUGA:Pasukan Khusus Rusia Grup Wagner Bergerak Gabung Hizbullah Melawan Israel
Anies kemudian mencontohkan beberapa negara di dunia yang lebih dulu membuat sebuah badan dan lembaga khusus di bidang penanganan perubahan iklim.
Seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, India, Bangladesh, dan Selandia Baru.
Anies menyatakan, penanganan climate crisis atau krisis iklim tidak bisa diselesaikan secara sektoral saja. Melainkan diperlukan badan khusus yang bertugas melakukan monitoring terhadap krisis iklim.
"Jadi bukan badan eksekusi, karena yang melakukan eksekusi itu sudah ada kementerian ada dinas lingkungan, sudah ada dinas provinsi kabupaten, sudah ada itu eksekusi," katanya.
BACA JUGA:Peran Penting Remaja Dalam Penurunan Stunting
Menurut Anies, saat ini Indonesia telah memiliki komitmen tingkat global terhadap persoalan iklim dan energi baru terbarukan yang pelaksanaannya melalui lembaga yang sekarang sudah ada.
"Dengan kehadiran lembaga atau badan baru ini, kepala pemerintahan bisa memastikan solusi-solusi, evaluasi, energi baru terbarukan itu bisa dilaksanakan dengan optimal karena ada tim khusus yang melakukan pemantauan, yang melakukan pendampingan untuk memastikan program terlaksana di lapangan," pungkas Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu yakin tidak akan terjadi tumpang tindih kebijakan antara badan atau lembaga baru tersebut dengan kementerian dan lembaga lain yang saat ini sudah ada.
"Jadi bukan sebuah badan baru untuk eksekusi tapi badan baru untuk melakukan monitoring pendampingan, dengan begitu tak ada tumpang tindih," tuturnya.
BACA JUGA:Kenaikan UMK Kab Bekasi 2024 Tertinggi Se-Indonesia, Tembus 13.99 Persen
FOTO: Kampoeng Gallery, Kedai Vintage Berkonsep Ruang Baca di Jaksel2025-06-06 19:08
Perkenalkan JOMO, Tren Wisata Baru yang Akan Gantikan FOMO2025-06-06 19:04
Lagi Ramai Jadi Obrolan Medsos, Apa Itu 'Red String Theory'?2025-06-06 18:30
Mayapada Hospital Bandung Atasi Obesitas Lewat Operasi Bariatrik2025-06-06 18:27
Turis Israel Kena Tipu Tukang Ojek, Dirampok dan Ditinggal di Jalanan2025-06-06 18:19
Apa Benar Duduk Lama Jadi Salah Satu Penyebab Wasir?2025-06-06 18:13
NYALANG: Nestapa dari Tepi Dunia2025-06-06 18:00
Kucing Makan Nasi, Bolehkah?2025-06-06 17:58
Ini Harga Tiket Jakarta X Beauty 2024, Jangan Sampai Kehabisan2025-06-06 16:56
Apa Benar Gula Berlebihan Bikin Penuaan Dini?2025-06-06 16:45
Dermaster Perkenalkan Perawatan Holistik Melalui Tes Genetik Dermagene2025-06-06 19:11
Aduh! Kemendiktisaintek Pastikan Tukin Dosen 20202025-06-06 18:48
香港城市大学设计专业有哪些?2025-06-06 18:28
7 Cara Mudah Memulai Slow Living, Tak Melulu Harus Pindah ke Desa2025-06-06 17:56
7 Tanaman Herbal Ini Bisa Bikin Otak Makin 'Encer' dan Cerdas2025-06-06 17:35
Simak Jadwal Libur Sekolah Selama Bulan Puasa 2025 Sesuai SKB 3 Menteri2025-06-06 17:34
Mengagumi Ka'bah dari Menara Setinggi 601 Meter yang Bersejarah2025-06-06 17:31
Lagi Ramai Jadi Obrolan Medsos, Apa Itu 'Red String Theory'?2025-06-06 17:14
Hobi OTT, Berapa Uang Negara yang Diamankan KPK?2025-06-06 16:55
Jumlah Wisman ke Indonesia Januari2025-06-06 16:46